Filep Sebut Kewenangan Papua Ibarat Harimau Tak Bertaring
“Salah satu tujuan Otsus ialah menciptakan kemandirian daerah agar dapat berdiri di atas kaki sendiri, menciptakan kesejahteraan dengan sumber daya sendiri dalam batas-batas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala temuan terhadap Papua harapannya menjadi bahan evaluasi bersama jika kita benar-benar berharap adanya perubahan,” kata Filep.
Baca Juga:
Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menyebut, bahwa setiap kewenangan terkait Papua yang diatur pada UU Otsus merupakan hal mutlak yang wajib dijalankan dan dicapai oleh Papua.
Sayangnya, dalam seluruh pelaksanaan Otsus selama ini, kemandirian tersebut belum dapat dicapai. Apalagi kritik soal kewenangan yang dianggap tidak memiliki “gigi” ini telah lama disampaikan oleh daerah. Salah satunya oleh gubernur Lukas Enembe.
Filep mengajak untuk dapat berkaca pada satu kasus. Kebijakan pemekaran DOB dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, top down, tanpa melalui proses umum pemekaran yang biasanya dimulai dari usulan masyarakat di daerah (bottom up), atau syarat-syarat dimekarkannya wilayah.
“Inilah salah satu bentuk arogansi negara yang tanpa disadari mengikis kemandirian daerah. Papua dibuat seperti harimau tak bertaring,” tegas Filep.
Menurut Filep, memahami secara utuh adanya otonomi khusus Papua dapat berdampak signifikan membantu kemandirian provinsi di Papua.
“Sistem seperti ini (kebijakan top-down) menenggelamkan wewenang pemerintah provinsi, dan karena itu Pemda hanya berdiri sebagai penonton,” kata Filep.
Dari sini saja, menurut Filep, dapat dikatakan bahwa ketergantungan Pemda akan makin besar kepada pemerintah pusat agaknya seperti sudah didesain sedemikian rupa sehingga pola-pola pembangunannya tetap mengikuti keinginan pemerintah pusat.
Menurut Filep, jika kewenangan tidak diberikan secara utuh, maka sumber daya alam Papua hanya menjadi tabungan untuk kepentingan sekelompok orang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
