Forum KiSSNed Soroti Pemenang Tender Proyek Perbaikan Jalan di Papua Barat
“Jika memiliki Kantor Cabang, semestinya dapat diketahui siapa yang menjadi Direktur Cabangnya, di mana alamat kantor cabangnya. Kemudian, apakah peralatan pendukung untuk pekerjaan tersebut sudah siap? Jika sudah siap, peralatan pendukungnya ada di mana?” kata Erlangga.
Menurut Erlangga, pengusaha atau perusahaan di daerah semestinya mendapat kesempatan untuk mengerjakan proyek tersebut.
Menurut Erlangga, Kementerian PUPR sebaiknya lebih profesional dan berhati-hati dalam melakukan proses seleksi kepada perusahaan yang mengikuti proses lelang tender.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi tumbal atas ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sehingga dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat,” ujar Erlangga.
Menurut Erlangga, APBN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu seharusnya dapat membantu dan meningkatkan sektor usaha di daerah dengan memberi ruang dan kesempatan perusahaan-perusahaan konstruksi di daerah untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
Erlangga juga berharap proyek di daerah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerahnya.
“Jika dalam proses penggunaannya ada indikasi praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) maka tentu saja pemenang proyek lelang tender perbaikan jalan ini tidak akan bisa memberikan dampak positif, selain merugikan masyarakat," ujar Erlangga.
Erlangga mengatakan usaha konstruksi di daerah akan maju jika proses lelang tendernya jasa konstruski terhindar dari praktik kecurangan dan kotor.(fri/jpnn)
Erlangga memberikan catatan kritis sekaligus menyoroti PT. Putra Nanggroe Aceh yang menjadi pemenang tender perbaikan jalan di Papua Barat.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News