Senator Filep Soroti CSR BP Tangguh di Bintuni, Pakai Frasa Persoalan Ekologis

Lebih lanjut, doktor lulusan Unhas ini menyitir penelitian di tahun 2002 tentang keraguan terhadap operasi BP Tangguh.

Filep menuturkan pada tahun 2002, terdapat suatu pengkajian dan penegasan dampak terhadap hak asasi manusia (HRIA) yang dikumpulkan oleh mantan pejabat Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, Bennet Freeman dan seorang pengacara AS, Gare Smith, memberikan rekomendasi terhadap BP Tangguh.

Adapun rekomendasi itu antara lain. Pertama, membayar dengan harga yang adil terhadap tanah yang digunakan dengan nilai yang dapat dibandingkan dengan tanah lainnya yang digunakan dalam budaya subsistem di Papua.

Kedua, membantu pemerintah provinsi dan lokal untuk mengembangkan panduan memberikan demarkasi batas-batas tanah tradisional, membayar restitusi (ganti rugi) atas pohon-pohon yang ditebang dan hilangnya wilayah pemancingan ikan.

Ketiga, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan jaminan pendapatan daerah seperti yang tertera dalam Otonomi Khusus.

Keempat, membuat perundang-undangan yang mengatur penjualan dan penggunaan tanah komunal dan tanah milik masyarakat adat, untuk membatasi imigrasi.

Kelima, membangun kursus-kursus pelatihan untuk menentang asumsi-asumsi rasial tentang superioritas/inferioritas dan memberikan prioritas pilihan terhadap orang-orang Papua untuk posisi-posisi senior di perusahaan.

Namun, kata Filep, faktanya sekarang bagaimana? OAP yang kerja di level senior manager ada berapa? Harga yang adil terhadap tanah masyarakat 7 suku bagaimana? Penduduk Tanah Merah Baru, Saengga dan Onar terdampak relokasi namun masyarakatnya kurang diperhatikan.