Senator Filep: Hindari Kekerasan Dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

Dia menekankan agar semua pihak menahan diri untuk tidak bertindak yang mengakibatkan berulangnya kekerasan di tanah Papua.

“Tentu kita tidak inginkan bersama berulangnya peristiwa kekerasan terutama di tengah perjuangan untuk kesejahteraan anak cucu kita di Papua. Soal penyanderaan ini, coba kita lihat bersama, peristiwa ini mungkin tidak terjadi jika kapten Philip Mark Merthens juga punya manajemen resiko, sudah paham tentang penerbangan di wilayah pegunungan, dan pasti punya asuransi KRE (Kidnapping, Ransom, Extorsion). Saya yakin pihak Susi Air paham hal ini,” ujarnya.

Selain itu, Filep mendorong perlu menggandeng Pemerintah Selandia Baru sebagai negara asal Philip Mark Merthens. Sebab, makin banyak pihak yang didengarkan untuk negosiasi, maka risiko kekerasan pasti bisa diturunkan.

“Sebagai anak Papua, saya hanya ingin Papua ini damai, karena saya tahu masa depan anak-anak Papua masih sangat panjang untuk membangun tanah ini,” tegas Filep.

Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD RI ini juga menyinggung perihal Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Adapun tugasnya adalah memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu dan melaporkan kepada Presiden.

“Saya pikir ini menarik, karena kita berharap bisa melihat kembali semua pelanggaran HAM yang lalu di tanah Papua, yang sudah diperiksa Komnas HAM. Namun, saya dan rakyat Papua juga membutuhkan aksi nyata bahwa semua kasus HAM di Papua di masa lalu bisa selesai dengan adil, tetapi yang saya catat pernyataan dari pemerintah, adanya tim penyelesaian non-yudisial ini tidak akan menghilangkan aspek yudisialnya, dan saya setuju poin itu,” ujar Senator Filep.

Sebab, kata Filep, keadilan itu tidak hanya memberikan kemanfaatan, tetapi juga kepastian hukum bahwa para pelaku kejahatan HAM harus diadili berdasarkan hukum.