Kesbangpol Provinsi Papua Barat Merespons Dana Hibah Pilkada 2024

Setelah itu, kata dia, pemerintah provinsi segera merealisasikan 40 persen dari dana hibah penyelenggaraan pilkada sebelum akhir tahun 2023.

"Kami pemerintah siap tapi nilainya harus disepakati sesuai kemampuan keuangan daerah dulu," ucap Thamrin Payapo.

Dia melanjutkan pemerintah provinsi juga sementara menghitung kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 yang diproyeksi mencapai Rp 70 miliar.

Kemudian, dana hibah pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat lebih kurang Rp 90 miliar.

Menurut Thamrin, pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.

Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu.

"Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," ucap dia.

Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.