KSP: Dua Pendekatan untuk Membangun Papua Selama 3 Tahun Terakhir

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi hingga periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.

Komitmen itu, kata Jaleswari, bukan sekadar retorika, melainkan dihadirkan Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Inpres ini mewajibkan 43 kementerian/lembaga ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua.

"Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, melainkan lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung yang semuanya ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bahkan, khusus Papua itu menjadi Program Prioritas Nasional," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan SDM Papua, Jaleswari menyampaikan bahwa Pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan kesejahteraan. Orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini belum optimal, termasuk pendekatan budaya.

Jaleswari lantas mencontohkan pembangunan SDM. Dalam hal ini, Pemerintah bukan hanya terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, melainkan juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

"Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan bahan bakar minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana. Ini merupakan bukti bahwa komitmen yang dijalankan dengan maksimal akan mewujudkan pembangunan nasional Indonesia," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI Velix Wanggai menegaskan bahwa Pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di Tanah Papua hingga 20 tahun ke depan.