Mahfud MD Sesalkan Dana Otsus Dikorupsi, Senator Filep Bereaksi, Simak

“Konteks Otsus 20 tahun lalu, UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah UU tanpa peraturan pelaksana. Dampaknya adalah karut marut tata kelola dana otsus baik di daerah maupun pusat. Akibatnya, bisa saja korupsi berjemaah pejabat di daerah maupun di pusat,” ujar Filep.

Filep bersyukur Otsus jilid II melalui UU No. 2 Tahun 2021, perubahan UU Otsus telah dibuat peraturan pelaksana sebagai jawaban persoalan tata kelola dana otsus.

“Belum kita belum bicara soal mekanisme pengawasan dan pengendalian penggunaan dana Otsus,” ujar Filep.

Dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan, Filep juga mempertanyakan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Papua itu selalu dapat opini WTP. Lima kali berturut-turut. Artinya laporan keuangan pemerintah daerah tidak ada masalah selama ini. Namun, bukan hanya soal benar tidaknya laporan secara tertulis, tetapi BPK kan juga mengaudit anggaran serta realisasinya. Mengapa sampai tidak ditemukan kerugian negara selama sekian tahun ini?” kata Doktor Lulusan Ilmu Hukum Unhas ini.

Mantan anggota Pansus Papua ini berharap agar negara lebih tegas terhadap setiap stakeholder yang turut andil membuat dana Otsus tidak berjalan secara maksimal.

“Kami harapkan negara juga evaluasi BPK dan institusi terkait lainnya. Kita semua tahu, oknum-oknum BPK ada yang bisa disogok. Ini semua penghambat. Kita berharap, dana otsus Jilid II ini berjalan lebih baik,” ujar senator Filep Wamafma.(fri/jpnn)