Senator Filep Wamafma: Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Hak Orang Asli Papua

Efisiensi juga berpotensi menambah tantangan pengentasan kemiskinan di Papua.

Filep lantas membuka data BPS, per September 2024 menampilkan bahwa semua Provinsi di Tanah Papua termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua Pegunungan dengan total persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,11%, persentase perdesaan mencapai 31,00%, dan jumlah terbaru mencapai 29,66%.

Papua Tengah dengan persentase perkotaan sejumlah 5,27%, persentase perdesaan mencapai 34,86%, dan jumlah terbarunya senilai 27,60%.

Lalu Papua Barat dengan persentase perkotaannya yaitu 9,50%, persentase perdesaan mencapai 26,34%, dan jumlah terbarunya adalah 21,09%.

Kemudian Papua Selatan dengan persentase kemiskinan di perkotaan sejumlah 3,65%, perdesaan 28,47, dan jumlahnya saat ini mencapai 19,35%.

Selanjutnya Papua dengan persentase perkotaan yaitu 5,9%, perdesaan mencapai 36,57%, dan jumlah saat ini yaitu 18,09%. Yang terakhir adalah Papua Barat Daya dengan persentase perkotaannya mencapai 8,03%, perdesaan sebesar 25,90%, dan jumlah saat ini adalah 16,95%.

“Angka ini pasti akan bertambah jika dana Otsus dikurangi. Demikian juga kalau bicara kesehatan dari aspek stunting. Pada 2024, tercatat provinsi Papua Tengah paling banyak angka stunting sekitar 39,4 persen, yang diikuti Papua Pegunungan 37,3 persen dan Papua Barat Daya 31 persen. Lalu sekarang kalau ada pemotongan dana Otsus, bukankah akan semakin sulit menurunkan angka stunting di Tanah Papua?” kata Filep.

Menurut Filep, paradoks semacam itulah yang membuatnya harus berbicara dan memberikan masukan kepada Pemerintah.