Cegah Konflik Investasi di Papua, Filep Wamafma Dorong Pelibatan Masyarakat Adat

Lebih lanjut, Doktor Hukum lulusan Unhas Makassar itu mempertegas hal tersebut dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menggarisbawahi bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat.

Menurut Filep, Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

"Nah, anehnya, meskipun sudah ada Putusan MK ini, konflik masih sering terjadi karena ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan," ujar Filep.

Padahal dengan alur pemikiran MK ini, pemerintah harus memperhatikan hal-hal utama. Pertama, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemegang hak atas kawasan hutannya termasuk tanahnya, sehingga harus dihormati oleh pemerintah, termasuk dalam ganti untung investasi.

Kedua, Penyelesaian konflik kehutanan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan hak atas tanah adat, dilakukan dengan tetap mengutamakan hak-hak masyarakat adat di masa mendatang.

Filep mengingatkan persoalan investasi dan pertanahan sejatinya melibatkan berbagai sektor dan instansi misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya.

“Di titik inilah mutlak perlu koordinasi dengan melepaskan ego sektoral, agar kepentingan populis masyarakat didahulukan atau setidaknya diperhatikan sebagai entry point bagi semua jenis investasi,” tegas Senator Filep.(fri/jpnn)