Senator Filep Ungkap Perjuangan Pendidikan Gratis di Tanah Papua

Jumat, 17 November 2023 – 17:45 WIB

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma sekaligus Ketua Tim DPD RI dalam rangka pembahasan revisi UU Otsus saat menyerap kunjungan kerja guna menyerap aspirasi masyarakat. Foto: Humas DPD RI

Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu lantas memberikan perhitungan anggarannya secara rinci. Sebagai contoh dana pendidikan dari DBH Migas, apabila diambil sampel dari DBH Migas per kabupaten, maka dapat dihitung alokasi DBH Migas untuk Fakfak, Wondama, Kaimana, dan Pegunungan Arfak pada tahun 2022 sebesar Rp 29.553.535.

Baca Juga:

DBH Migas Naik Signifikan, Filep: Perjuangan Ini untuk Masyarakat OAP dan Generasi Mendatang

Mengikuti perintah UU Otsus maka biaya pendidikan untuk masing-masing kabupaten tersebut adalah 35 persen dari DBH Migas yaitu Rp 10.343.737,25 miliar.

Kemudian, pada tahun 2023, transfer DBH Migas ke kabupaten-kabupaten ini mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar Rp 66.472.906 miliar. Dengan demikian pembiayaan pendidikan dalam rangka Otsus ialah sebesar 35 persen dari DBH Migas yaitu Rp 23.265.517,1 miliar.

“Penambahan ini belum termasuk penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1.25 persen dari DAU Nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan sebesar 30% di atas,” sebut Filep.

Pimpinan Komite I DPD RI ini menekankan, dari jumlah dana yang sangat besar itu, oleh PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diwajibkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini di antaranya termuat dalam Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 106 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Dalam bagian Lampiran dari PP ini, ditegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal manajemen pendidikan adalah menyediakan pembiayaan pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP agar memperoleh pendidikan mulai PAUD sampai pendidikan tinggi, Tanpa Dipungut Biaya,” tegas Filep.

Untuk Provinsi Papua Barat, DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk pendidikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 48.491.341 miliar. Kabupaten Fakfak sebesar Rp 53.171.344 miliar, Manokwari Rp 55.155.989 miliar, Teluk Bintuni Rp 43.780.836 miliar, Teluk Wondama Rp 48.167.399, Kaimana Rp 86.702.777 miliar, Manokwari Selatan Rp 31.630.001 miliar, dan Pegunungan Arfak Rp 37.261.747 miliar.