Panglima TNI dan Kapolri Bersepakat untuk Tindak Tegas KKB

"Program binter bagi anak-anak yang ingin bersekolah, warga yang butuh keamanan dan kenyamanan dan ketahanan pangan di daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga sepakat penegakan hukum terhadap KKB harus tegas dan terukur, kendati penegakan yang dilakukan aparat keamanan kerap berbenturan dengan hak asasi manusia (HAM).

Jenderal Listyo menyatakan akan terus melakukan penegakan hukum karena aksi KKB menjadi kendala dalam proses pembangunan di Papua.

"Jadi, kami tetap harus melakukan langkah-langkah penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur," tegasnya.

Kapolri mengaku terus berkomunikasi dengan Komna HAM di pusat maupun di Papua.  Hal ini untuk memastikan langkah yang dilakukan jajajarannya sudah proporsional.

"Kita berusaha tindakan penegakan hukum yang kita lakukan ke depannya juga tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang bukan bagian dari KKB," katanya.

Saat ini dua pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat,  yang pertama pendekatan dalam bentuk memberikan edukasi sosialisasi, meningkatkan SDM, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

"Ini untuk tranfer of knowledge (ilmu). Tentunya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Jenderal Listyo. (mcr30/jpnn)