Filep Berharap Otsus Mengakomodasi Pendidikan OAP di Luar Daerah

Filep menilai hal ini sangat penting diperhatikan lantaran menyangkut hak dasar OAP, hak untuk mendapat pendidikan yang layak termasuk yang diperjuangkan melalui kebijakan Otsus hingga saat ini.

“Jangan sampai kita kebiri hak OAP untuk mengenyam pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, alumnus doktor Unhas Makassar ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemda untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua.

Hal itu mulai dari ketersediaan infrastruktur, SDM pendidik dan kebutuhan operasional lainnya termasuk database atau pangkalan data tentang jumlah anak-anak Papua yang mengenyam pendidikan dimana saja.

Dalam kesempatan yang sama, Filep mengajak pemda, DPRD dan semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan mewujudkan pendidikan yang terus membaik bagi orang asli Papua.

Filep berharap alokasi dana pendidikan yang besar melalui Otsus. Oleh sebab itu, selaku tim penyusun UU Otsus dan untuk melaksanakan tugas pengawasan, dirinya mendesak kepada kepala daerah baik bupati/wali kota hingga gubernur, DPRD kabupaten/kota mari bersama-sama kita pro aktif menyiapkan masa depan anak-anak Papua.

“Mereka yang sedang berjuang tentang nasibnya baik di Papua maupun di luar Papua,” kata Filep.

Selaku senator, Filip mengawasi pemerintah daerah dan akan mengajukan adanya petugas pengawasan terhadap implementasi Otonomi Khusus di tahun 2023. Hal itu untuk memberikan deskripsi dan data sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang berpihak pada pendidikan dan peruntukan Otsus lainnya.